Sabtu, 25 Februari 2017

AKTA CERAI

Pembaca yg budiman,

Sejak dibuatnya blog ini untuk khalayak ramai sebagai bentuk khazanah hukum guna memberi pengetahuan dasar tentang Perkara Cerai, rupanya tujuan tersebut sedikit banyak telah tercapai. Salah satu indikatornya adalah pertanyaan dan konsultasi sudah tidak banyak menanyakan tentang proses cerai, melainkan saat ini pembaca menanyakan seputar Akta Cerai.

Untuk itu, Penulis tuliskan hal-hal penting terkait Akta Cerai sebagai berikut :

1. Akta Cerai diterbitkan oleh Pengadilan Agama setelah seluruh rangkaian proses pemeriksaan Perkara Cerai telah selesai dan telah diputus oleh Majelis Hakim, serta telah berkekuatan hukum tetap (incraht van bewijsde).

2. Putusan dianggap telah diketahui oleh para pihak berperkara jika kedua belah pihak hadir saat sidang pembacaan putusan. Namun jika salah satu tidak hadir maka dihitung sejak diberitahukan melalui suatu Relas Pemberitahuan Putusan (PIP) dan ditandatangani oleh pihak yang tidak hadir tersebut.

3. Jika para pihak tidak melakukan upaya hukum Banding, maka setelah 14 Hari, putusan Perkara Cerai tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

4. Setalah memenuhi syarat berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Pengadilan Agama menerbitkan Akta Cerai bagi para pihak berperkara masing-masing satu helai sebagai pegangan bahwa keduanya sudah resmi bercerai.

5. Dengan terbitnya Akta Cerai, maka Akta Nikah ditahan oleh Pengadilan Agama dan selanjutnya Pengadilan Agama akan mengirimkan salinan putusan kepada KUA tempat kedua belah pihak dahulu melangsungkan pernikahan dan / atau kepada KUA tempat tinggal masing'masing untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

6. Sebaiknya pastikan pembaca hadir dalam sidang agar penghitungan waktu dimulai sejak tanggal dibacakan putusan oleh Majelis Hakim. Jika tidak, maka pastikan pihak yang tidak hadir menandatangani Relas Pemberitahuan Isi Putusan (PIP) yang dikirimkan kepadanya.

7. Ketika pembaca hendak mengetahui proses pasca putusan untuk menanyakan kejelasan mengenai Akta Cerai, maka usahakan datang langsung ke Pengadilan Agama yang memutus perkara, jangan melalui telepon karena jarang sekali dijelaskan melalui komunikasi terbatas tersebut. Pembaca akan lebih leluasa bertanya langsung ke Petugasnya.

8. Akta Cerai harus diambil oleh yang bersangkutan. Akta Cerai bagi ex-Suami diambil olehnya sendiri atau oleh wakilnya yang dikuasakan. Begitu pula Akta Cerai bagi ex-Istti diambil olehnya sendiri atau oleh wakilnya yang ditunjuk dengan Surat Kuasa.

9. Apabila pembaca hendak mengambil Akta Cerai, maka tanyakan dengan jelas dahulu Perkara Cerainya disidangkan di Pengadilan Agama mana, dan yang lebih penting adalah berapa Nomor Register Perkaranya. Pembaca akan kesulitan meminta Akta Cerai jika tidak mengetahui dengan pasti Nomor Register Perkara.

10. Pembaca akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang berlaku sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), termasuk biaya mengambil Salinan Putusan Perkara Cerainya sekaligus saat menerima Akta Cerai tersebut.

PENTING :

Dalam Perkara Cerai yang diajukan oleh pihak suami, jika setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak dipanggil untul sidang "Pembacaan Ikrar Talak" tidak hadir dan tidak membacakan Ikrar Talak dalam sidang tersebut, maka perceraiannya batal dan dianggap perkawinan masih utuh seperti semula.

Penghitungan waktu agar putusan telah berkekuatan hukum tetap adalah sejak diucapkannya Ikrar Talak pada sidang tersebut, bukan sejak hari pembacaan Putusan atas Permohonan Talak.

Semoga bermanfaat...

Jumat, 01 Maret 2013

PENDAFTARAN PERKARA ONLINE DI PENGADILAN AGAMA

Pembaca Blog Perkara Cerai - Perceraian - Talak yang kami hormati,

Mencermati perkembangan terbaru dari sistem pendaftaran perkara di Pengadilan, khususnya di Pengadilan-Pengadilan Agama wilayah DKI Jakarta secara online, maka dengan ini kami tidak lagi hanya menyediakan bantuan hukum berupa Konsultasi Gratis saja melalui email, sms atau BBM, akan tetapi akan membantu anda menyusun Surat-Surat dalam persidangan Perkara Cerai - Perceraian - Talak, terutama bagaimana menyusun Surat Gugatan Perceraian dan Surat Permohonan Ikrar Talak.

Layanan ini kami sediakan mengingat Pembaca Budiman banyak yang mengeluhkan contoh Surat Gugatan Perceraian atau contoh Surat Permohonan Ikrar Talak yang dimuat dlm situs-situs tersebut terlalu kaku dan tidak spesifik pada permasalahan rumah tangga yang mereka alami. Juga ada yang kesulitan mengisi kolom-kolom yang ada, atau tidak mengerti contoh surat mana yang cocok dipergunakan bagi Pembaca berperkara.

Dilain pihak, ketidakmengertian ini diambil sebagai celah konsumtif bagi beberapa pelaku anggota Pos Bantuan Hukum di Pengadilan-pengadilan Agama tersebut demi menangguk sejumlah keuntungan dari para Pencari Keadilan yang diarahkan menemui mereka. Bukannya bantuan hukum yang didapat malah susunan Surat Gugatan Perceraian - Surat Permohonan Izin Ikrar Talak dibuat standar dan asal saja.

Untuk mendapatkan layanan ini, silahkan Pembaca hubungi kami via email, atau telp, semoga bantuan ini bermanfaat. Salam.

Selasa, 17 Mei 2011

CERDAS BERPERKARA


Penulis menerima pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan beberapa peristilahan yang kerap dipakai dan didengar dalam proses pemeriksaan perkara cerai / perceraian, baik di dalam ruang sidang maupun dalam jawab menjawab dia antara Para Pihak berperkara.

Oleh karena itu berikut beberapa istilah dengan pengertiannya yang dapat secara mudah Pembaca pahami sebagai berikut :


1. Hakim :

Seseorang yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Berjumlah ganjil, satu orang, tiga orang atau bisa lima orang tergantung perkara yang ditangani. Untuk perkara perceraian lazimnya diperiksa oleh 3 (tiga) orang Hakim dalam satu majelis dengan dipimpin oleh seorang Hakim Ketua Majelis, duduk ditengah, serta 2 (dua) orang Hakim Anggota, duduk di kiri dan di kanan Hakim Ketua Majelis. Kesemuanya mengenakan Toga Hakim warna Hitam dengan bludru Hijau (Pengadilan Agama) atau bludru Merah (Pengadilan Negeri).

2. Panitera Pengganti :

Seseorang yang bertugas membantu tugas Hakim dengan mencatat dan mengurusi urusan/ / berkas-berkas Berita Acara persidangan perceraian
, termasuk melakukan pemanggilan kepada Para Pihak. Biasanya orang ini memakai Sas (Pria) atau Blazer (Wanita) duduk di sebelah kanan Majelis Hakim.

3. Jurusita Pengganti :

Seseorang yang bertugas melaksanakan seluruh perintah Hakim guna lancarnya proses pemeriksaan perkara atau guna memenuhi amanat Undang-Undang, seperti melakukan pemanggilan kepada Para Pihak, mengirimkan Surat Teguran, melakukan Eksekusi, Sita, dll.

4. Penggugat :

Seseorang yang mengajukan gugatan di Pengadilan. Untuk Pengadilan Agama Penggugat adalah Istri.

5. Tergugat :

Seseorang yang digugat cerai di Pengadilan. Untuk Pengadilan Agama Tergugat adalah Suami.

6. Pemohon :

Seorang suami yang mengajukan permohonan talak kepada istrinya di Pengadilan Agama
.

7. Termohon :

Seorang istri yang dimohonkan penjatuhan talak dari suaminya
.

8. Gugatan Perceraian / Gugat Cerai :

Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan setempat yang berisi identitas Penggugat dan Tergugat, serta dilanjutkan dengan alasan-alasan diajukannya Gugatan Perceraian tentang kronologis perkawinan sampai pada diperolehnya anak, harta bersama yang didapat selama masa perkawinan, sebab-sebab permintaan perceraian, dilanjutkan dengan bunyi tuntutan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat.

9. Permohonan Talak :

Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat yang berisi identitas Pemohon dan Termohon serta dilanjutkan dengan alasan-alasan diajukannya Permohonan Talak tentang kronologis perkawinan sampai pada diperolehnya anak, harta bersama yang didapat selama masa perkawinan, sebab-sebabakan menjatuhkan Talak, dilanjutkan dengan bunyi tuntutan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon

10. Jawaban :

Surat tanggapan dari Tergugat / Termohon atas Surat Gugatan Perceraian dari Penggugat / Surat Permohonan Talak dari Pemohon.


11. Replik :

Surat tanggapan dari Penggugat / Pemohon atas Surat Jawaban dari Tergugat / Termohon.

12. Duplik :

Surat tanggapan dari Tergugat / Termohon atas Surat Replik dari Penggugat / Pemohon.

13. Rekonpensi :

Gugatan / Tuntutan balik dari pihak Tergugat / Termohon kepada Penggugat / Pemohon.

14. Saksi :

Orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa hukum yang terjadi di antara Para Pihak berperkara tentang segala sesuatu yang didalilkan ataupun yang dibantah dalam jawab menjawab di pemeriksaan perkara. Biasanya Saksi ini harus 2 (dua) Orang atau lebih banyak lebih baik dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Pihak yang mengajukannya, seperti Orangtua, kakak, Ipar, Sepupu, Paman, Bibi, dll. Berikutnya bisa tetangga, pembantu, teman kerja, teman rumah, dll.

15. Incraht :

atau Incraht Van Bewijsde adalah putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap, biasanya karena telah lampau masa 14 (empat belas) hari, atau tidak dilakukan upaya banding, dll.

16. Hadlonah :

adalah Hak pengasuhan dan pemeliharaan anak.


17. Harta Gono-Gini / Harta Bersama :

adalah segala harta, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang diperoleh selama masa perkawinan
.

18. Nafkah Iddah :

Nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istrinya setelah bercerai, dimana nafkah itu diberikan selama 3 (tiga) Bulan masa iddah setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap (Incraht)
sebagai akibat perceraian karena Talak.

19. Mut'ah :

adalah pemberian (kenang-kenangan) terakhir dari mantan suami kepada mantan istrinya sebagai akibat perceraian karena Talak.


20 . Maskan :

Uang / Jaminan tempat tinggal bagi Termohon sebagai akibat dari Permohonan Talak.


21. Kiswah :

Uang / Jaminan Pakaian
bagi Termohon sebagai akibat dari Permohonan Talak.

22. Nusyuz :

adalah keadaan dimana Istri meninggalkan rumah kediaman bersama, atau suatu keadaan dimana Istri tidak patuh atau tidak taat kepada suaminya.


23. Verstek :

adalah putusan perkara tanpa kehadiran Tergugat / Termohon, walau telah dipanggil secara patut oleh Majelis Hakim. Biasanya 2 atau 3 kali ketidakhadiran akan diputus dengan jenis putusan ini.

24. Verzet :

Upaya hukum Perlawanan dari Tergugat / Termohon atas Putusan Verstek.

Sabtu, 19 Maret 2011

AGENDA / ACARA PERSIDANGAN PERKARA CERAI

Penulis menerima banyak sekali pertanyaan dari pengunjung Blog ini seputar tentang tata urutan agenda / acara persidangan untuk pemeriksaan perkara cerai yang sedang dihadapi mereka / sedang berlangsung di Pengadilan (Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama).

Minimnya pengetahuan dan juga sedikitnya arahan / penjelasan dari lembaga peradilan mengakibatkan kebingungan dan pemahaman yang keliru dalam implementasinya, tidak jarang Penulis menemukan praktek pencabutan sebagian Gugatan / Tuntutan (biasa disebut sebagai Petitum) oleh pihak yang mengajukan perceraian dengan alasan yang umum adalah guna mengurus perceraiannya saja dahulu, nanti hal-hal lain dituntut belakangan saja. Yang akan terjadi tentu (menyuruh?) mengajukan gugatan kembali tentang hak-hak tertentu setelah jatuhnya
"putusan cerai saja" tersebut, tidaklah ditimbang biaya, proses dan pertikaian yang semakin tajam kelak.

Saran ini menurut Penulis salah dan tidaklah efektif, karena Hukum Acara Perdata kita telah mengatur bagaimana Peradilan seharusnya memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut, bukannya malah membuat kecemasan seolah-olah perkara yang digabung (kumulatif = menggabung gugatan perceraian dengan gugatan lain seperti Hak Asuh Anak, Harta Bersama / Gono Gini, dan atau munculnya gugatan balik (rekonpensi) dari pihak lawan) akan repot, lama. panjang dan tiada berakhir.

Belum lagi, hak-hak khusus yang dijamin menurut Kompilasi Hukum Islam bagi seorang Istri sebagai pihak Termohon dalam Perkara Cerai Talak dari Suami sebagai Pemohon yang mengajukan Permohonan Talak (Cerai Talak)wajib dilindungi sebagai Putusan Ex-Officio oleh Hakim Peradilan Agama. Hak-Hak Khusus ini yaitu : Hak mendapatkan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) Bulan Masa Iddah, Hak mendapatkan Mut'ah (Kenang-kenangan), Hak mendapatkan Maskan (Jaminan Tempat Tinggal), serta Hak mendapatkan Kiswah (Jaminan Pakaian). Termasuk perlindungan untuk mengasuh anaknya yang masih di bawah umur (Hak Hadlonah).

Untuk itulah, maka perkenankan Penulis menerangkan tata urutan persidangan tersebut supaya Pembaca menjadi paham dan tidak lagi takut atau cemas menghadapi sidang di Pengadilan. Atau setidaknya memperoleh gambaran yang jelas medan apa yang akan dihadapinya, asalkan dijalani secara tertib sidang tentu pemeriksaan perkara akan mudah dilakukan Majelis Hakim untuk nantinya mengadili perkara yang dihadapinya tersebut.

Silahkan Pembaca pilih pada
3 (tiga) artikel terbaru dari Penulis di bawah ini sesuai dengan kategori Perkara Cerai yang sedang dijalani.

Semoga bermanfaat... 

and Justice For All

URUTAN ACARA / AGENDA PERSIDANGAN PERCERAIAN NON MUSLIM

URUTAN ACARA / AGENDA PERSIDANGAN PERCERAIAN NON MUSLIM

1.A. Gugatan Perceraian Penggugat
2.A. Mediasi / Perdamaian Penggugat & Tergugat
3.A. Jawaban Tergugat
1.B. Gugatan Rekonpensi
4.A. Replik Penggugat
2.B. Jawaban Rekonpensi
5.A. Duplik Tergugat
3.B. Replik Rekonpensi
4.B. Duplik Rekonpensi
6.A & B Pembuktian Tertulis Penggugat
7.A & B Pembuktian Tertulis Tergugat
8.A & B Pembuktian Saksi-Saksi Penggugat
9. A & B Pembuktian Saksi-Saksi Tergugat
10.A & B Kesimpulan / Konklusi Penggugat & Tergugat
11. Putusan

A. DALAM KONPENSI

Adalah urutan Acara / Agenda persidangan pemeriksaan Gugatan Asal yang diajukan oleh Suami / Istri selaku Penggugat terhadap Istri / Suaminya. Biasanya hanya memuat Gugatan Perceraian saja, akan tetapi ada halnya digabung dengan Gugatan tentang hal lain seperti Hak Perwalian Anak, Biaya Anak, Pembagian Harta Bersama, dan lain-lain.

B. DALAM REKONPENSI

Adalah urutan Acara / Agenda persidangan pemeriksaan Gugatan Balik Istri / Suami selaku Tergugat terhadap Gugatan Asal yang diajukan oleh Suami / Istri selaku Penggugat. Biasanya terjadi jika Istri / Suami merasa perlu melakukan Gugatan Balik tentang hal lain seperti Hak Perwalian Anak, Biaya Anak, Pembagian Harta Bersama, dan lain-lain, karena Suami / Istri selaku Penggugat dianggap hanya mengajukan Gugatan Perceraian saja.

____________________________________

KEDUDUKAN / PENYEBUTAN PARA PIHAK :

- Suami / Istri sebagai PENGGUGAT saja jika tidak ada Gugatan Balik (Gugatan Rekonpensi) dari Istri / Suami, namun jika ada maka berkedudukan sebagai PENGGUGAT DALAM KONPENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI.

- Istri / Suami sebagai TERGUGAT saja jika tidak ada Gugatan Balik (Gugatan Rekonpensi) dari dirinya, namun jika ada maka berkedudukan sebagai TERGUGAT DALAM KONPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI.

URUTAN ACARA / AGENDA PERSIDANGAN PERCERAIAN MUSLIM (CERAI TALAK)

URUTAN ACARA / AGENDA PERSIDANGAN PERCERAIAN MUSLIM
(CERAI TALAK)

1.A. Permohonan Talak Pemohon
2.A. Mediasi / Perdamaian Pemohon & Termohon
3.A. Jawaban Termohon
1.B. Gugatan Rekonpensi
4.A. Replik Pemohon
2.B. Jawaban Rekonpensi
5.A. Duplik Termohon
3.B. Replik Rekonpensi
4.B. Duplik Rekonpensi
6.A & B Pembuktian Tertulis Pemohon
7.A & B Pembuktian Tertulis Termohon
8.A & B Pembuktian Saksi-Saksi Pemohon
9.A & B Pembuktian Saksi-Saksi Termohon
10.A & B Kesimpulan / Konklusi Pemohon & Termohon
11. Putusan

JIKA PUTUSAN MENGABULKAN PERMOHONAN TALAK PEMOHON, maka :

12. Pembacaan Ikrar Talak

A. DALAM KONPENSI

Adalah urutan Acara / Agenda persidangan pemeriksaan Permohonan Talak / Gugatan Asal yang diajukan oleh Suami selaku Pemohon terhadap Istrinya. Biasanya hanya memuat Permohonan Talak saja, akan tetapi ada halnya digabung dengan Gugatan tentang hal lain seperti Hak Asuh Anak (Hadlonah), Pembagian Harta Gono-Gini, dan lain-lain.

B. DALAM REKONPENSI

Adalah urutan Acara / Agenda persidangan pemeriksaan Gugatan Balik Istri selaku Termohon terhadap Permohonan Talak / Gugatan Asal yang diajukan oleh Suami selaku Pemohon. Biasanya terjadi jika Istri merasa perlu melakukan Gugatan Balik tentang hal lain seperti Hak Asuh Anak (Hadlonah), Nafkah Anak, Pembagian Harta Gono-Gini, dan lain-lain, bahkan tuntutan ex officio seperti tuntutan Nafkah Iddah, Mut'ah, Maskan dan Kiswah, karena Suami selaku Pemohon menyengaja hanya mengajukan Permohonan Talak saja.

____________________________________

KEDUDUKAN / PENYEBUTAN PARA PIHAK :

- Suami sebagai PEMOHON saja jika tidak ada Gugatan Balik (Gugatan Rekonpensi) dari Istri, namun jika ada maka berkedudukan sebagai PEMOHON DALAM KONPENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI.

- Istri sebagai TERMOHON saja jika tidak ada Gugatan Balik (Gugatan Rekonpensi) dari dirinya, namun jika ada maka berkedudukan sebagai TERMOHON DALAM KONPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI.

URUTAN ACARA / AGENDA PERSIDANGAN PERCERAIAN MUSLIM (CERAI GUGAT)

URUTAN ACARA / AGENDA PERSIDANGAN PERCERAIAN MUSLIM
(CERAI GUGAT)

1.A. Gugatan Perceraian Penggugat
2.A. Mediasi / Perdamaian Penggugat & Tergugat
3.A. Jawaban Tergugat
1.B. Gugatan Rekonpensi
4.A. Replik Penggugat
2.B. Jawaban Rekonpensi
5.A. Duplik Tergugat
3.B. Replik Rekonpensi
4.B. Duplik Rekonpensi
6.A & B Pembuktian Tertulis Penggugat
7.A & B Pembuktian Tertulis Tergugat
8.A & B Pembuktian Saksi-Saksi Penggugat
9. A & B Pembuktian Saksi-Saksi Tergugat
10.A & B Kesimpulan / Konklusi Penggugat & Tergugat
11. Putusan

A. DALAM KONPENSI

Adalah urutan Acara / Agenda persidangan pemeriksaan Gugatan Asal yang diajukan oleh Istri selaku Penggugat terhadap Suaminya. Biasanya hanya memuat Gugatan Perceraian saja, akan tetapi ada halnya digabung dengan Gugatan tentang hal lain seperti Hak Asuh Anak (Hadlonah), Nafkah Anak, Pembagian Harta Gono-Gini, dan lain-lain.

B. DALAM REKONPENSI

Adalah urutan Acara / Agenda persidangan pemeriksaan Gugatan Balik Suami selaku Tergugat terhadap Gugatan Asal yang diajukan oleh Istri selaku Penggugat. Biasanya terjadi jika Suami merasa perlu melakukan Gugatan Balik tentang hal lain seperti Hak Asuh Anak (Hadlonah), Nafkah Anak, Pembagian Harta Gono-Gini, dan lain-lain, karena Istri selaku Penggugat hanya mengajukan Gugatan Perceraian saja.

____________________________________

KEDUDUKAN / PENYEBUTAN PARA PIHAK :

- Istri sebagai PENGGUGAT saja jika tidak ada Gugatan Balik (Gugatan Rekonpensi) dari Suami, namun jika ada maka berkedudukan sebagai PENGGUGAT DALAM KONPENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI.

- Suami sebagai TERGUGAT saja jika tidak ada Gugatan Balik (Gugatan Rekonpensi) dari dirinya, namun jika ada maka berkedudukan sebagai TERGUGAT DALAM KONPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI.

Jumat, 23 Juli 2010

ASAS UMUM HUKUM PERCERAIAN

Di Indonesia saat ini kita tunduk kepada 1 (satu) hukum positif di bidang Perkawinan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan tersebut sejak Tanggal 02 Januari 1974, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonatie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (S. 1898 No. 158) dan peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-Undang Perkawinan mengatur secara tegas bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara. Dan untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Selanjutnya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah :

  1. PENGADILAN AGAMA bagi mereka yang beragama Islam.
  2. PENGADILAN NEGERI bagi lainnya.

Istilah Perceraian itu sendiri menurut Undang-Undang Perkawinan adalah salah satu saja dari 3 (tiga) sebab putusnya Perkawinan, yaitu sbb :

  1. Kematian
  2. Perceraian ; dan
  3. atas keputusan Pengadilan

Dengan demikian Indonesia telah memiliki satu unifikasi / kodefikasi peraturan dari beberapa peraturan lama yang terserak diberbagai Staatblad produk penjajah dahulu, sehingga lebih menjamin kepastian hukum bagi seluruh Warga Negara yang mencari keadilan ata setiap masalah seputar Perkawinan mereka.

Selanjutnya Undang-Undang Perkawinan memiliki beberapa Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan atas beberapa Pasal yang memerlukan penjabaran lebih lanjut, diantaranya sbb :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan & Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan & Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

dan lain-lain peraturan dibawahnya setingkat Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Surat Edaran yang terkait dengan Peraturan-Peraturan Pemerintah tersebut.

ALASAN-ALASAN PERCERAIAN

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, di Indonesia Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sbb :


  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mebahayakan pihak yang lain
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tida dapat menjalankan kewajibannya sebagai Suami / Istri
  6. Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.


Selanjutnya dalam peraturan lain, yaitu dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya disenbut Kompilasi Hukum Islam, khusus untuk mereka yang beragama Islam alasan Perceraian ditambah 2 (dua) hal lagi yaitu sbb :


  1. Suami melanggar Ta'lik Talak
  2. Peralihan agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan yang terjadi dalam rumah tangga


(Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)


Sedangkan isi / bunyi dari Shigat Ta'lik Talak adalah sbb :


"Sesudah Akad Nikah Saya berjanji dengan sepenuh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli Istri saya dengan baik (muasyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya membaca Shigat Ta'lik atas Istri saya tersebut sebagai berikut :


Sewaktu-waktu saya :


  1. Meninggalkan Istri saya 2 (dua) Tahun berturut-turut
  2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) Bulan lamanya,
  3. atau saya menyakiti badan / jasmani Istri saya
  4. atau saya membiarkan (tidak memerdulikan) Istri saya 6 (enam) Bulan lamanya, .


kemudian Istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan Istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai Iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya"


Alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, bukan alasan secara keseluruhan harus ada / harus terpenuhi semua alasan-alasan tersebut untuk mengajukan Perceraian, melainkan cukup salah satu atau beberapa saja diantara alasan-alasan tersebut saja. Sehingga sifatnya adalah relatif alternatif.


Jadi jika misalnya terpenuhi unsur terjadinya perselisihan / pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga anda saja, maka itu sudah cukup dapat menjadi alasan Perceraian diajukan ke Pengadilan yang berwenang.

RISALAH KHALIFAH UMAR IBNU AL KHATTAB

“Bahwa sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT dan suatu Sunnah Rasul yang wajib diikuti. Maka fahamilah benar-benar jika ada sesuatu perkara yang dikemukakan kepadamu dan laksanakanlah jika jelas kebenarannya, karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran (putusan / penetapan) yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan / tidak dilaksanakan). Persamakanlah kedudukan manusia itu dalam majelismu, pandanganmu, dan keputusanmu, sehingga orang bangsawan (berkuasa / berharta) tidak dapat menarik kamu kepada kecurangan dan orang lemahpun tidak berputus asa dari keadilan”.


“Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang mendakwa (menggugat / meneguhkan suatu dalil hak) dan sumpah hendaklan dilakukan oleh orang yang mungkir (terdakwa / tergugat / menolak dalil lawan)”.


“Perdamaian (kesepakatan) diizinkan hanya antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal”.


“Barangsiapa mengaku sesuatu hak yang ghoib (status perkawinan / status kepemilikan / hak atas benda tidak berwujud / hak atas benda yang akan datang di kemudian hari) atau sesuatu yang jelas (hak kepemilikan benda bergerak dan tidak bergerak / anak / harta) yang mana bukti-bukti yang akan dikemukakannya itu masih belum terkumpul ditangannya, maka berikanlah kepada orang itu waktu yang ditentukan (penundan waktu sidang). Maka jika ia dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut, berikanlah haknya (putuskanlah / tetapkanlah), dan jika ia tidak sanggup (hanya mengaku memiliki hak saja / hanya menuntut saja tanpa bukti-bukti dan saksi-saksi), maka selesailah persoalannya (putuskanlah / tetapkanlah). Sebab cara memberikan waktu yang ditentukan itu (menunda / mengundur hari sidang) adalah sebaik-baiknya penangguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang samar (membuat teran duduk perkara) dan tidaklah akan menghalangimu suatu keputusan yang engkau ambil pada suatu hari kemudian engkau meninjaunya kembali (verzet / banding / kasasi / PK oleh Hakim lain), lalu engkau mendapat petunjuk (hidayah), tidalah hal itu menghalangimu kembali kepada kebenaran karena kebenaran itu adalah Qodim (pasti) yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, dan kembali kepada kebenaran, itu adalah lebih baik daripada terus menerus di dalam kesesatan”.


“Kaum muslimin itu adalah orang-orang yang adil terhadap sesama mereka, kecuali orang-yang pernah bersumpah palsu atau orang yang pernah dikenakan hukuman jilid (dera - bagi penzinah. pemabuk, penjudi) atau orang yang tertuduh dalam kesaksiannya berhubung karena kerabat, hanyalah Allah SWT yang menguasai rahasia hati (yang haq dan yang bathil / jujur atau dusta) hamba-hamba-Nya dan melindungi mereka dari hukuman-Nya kecuali ternyata dengan bukti-bukti yang sah atau sumpah”.


“Kemudian fahamilah, fahamilah benar-benar persoalan yang dipaparkan kepadamu tentang suatu perkara yang tidak terdapat di dalam Al-Qur’an atau di dalam Sunnah Rasul. Kemudian pada waktu itu pergunakanlah Qiyas terhadap perkara-perkara itu dan carilah pula contoh-contohnya, kemudian berpeganglah menurut pandanganmu kepada hal yang terbaik pada sisi Allah SWT dan yang terbanyak miripnya kepada yang benar”.


“Jauhilah sifat membenci, mengacau, membosankan, menyakiti hati manusia dan jauhilah berbuat curang pada waktu ada terjadi persengketaan atau permusuhan, karena sesungguhnya peradilan itu berada di tempat yang hak dimana Allah SWT telah mewajibkan pahala di dalamnya dan juga merupakan peringatan (contoh / pelajaran bagi yang lain) yang baik, barang siapa yang ikhlas niatnya untuk menegakkan yang hak walaupun atas dirinya sendiri, Allah SWT akan mencukupkan (kebahagiaan dan kebutuhan) antara dirinya dan antara manusia dan barang siapa yang berhias diri (angkuh / menutup-nutupi / pamer / kepura-puraan) dengan apa yang tidak ada pada dirinya, maka Allah SWT akan memberikan aib (malu / ganjaran / balasan buruk) kepadanya”.


“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menerima hamba-hamba-Nya kecuali yang ikhlas”.

Kamis, 22 Juli 2010

CERAI TALAK

Prosedur Mengajukan PERMOHONAN TALAK di PENGADILAN AGAMA Bagi SUAMI (MUSLIM) Selaku PEMOHON :


Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya.


  1. Mengajukan Surat Permohonan atau lisan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah
  2. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat Surat Permohonan.
  3. Surat Permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah Posita dan Petitum. Jika Termohon telah menjawab Surat Permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
  4. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon
  5. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa Izin Pemohon, maka Permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon.
  6. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka Permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon.
  7. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri maka Permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat
  8. Permohonan tersebut memuat :

a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);

c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)

  1. Permohonan soal Penguasan Anak (Hadlonah), Nafkah Anak, Natkah Istri dan Harta Bersama dapat diajukan bersama-sama dengan Permohonan Cerai Talak atau sesudah IKRAR TALAK diucapkan
  2. Membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (Prodeo).


Tahapan Persidangan :


  1. Pada pemeriksaan sidang pertama, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan Suami Istri harus datang secara pribadi.
  2. Apabila tidak berhasil, maka Hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh Mediasi.
  3. Apabila Mediasi tidak behasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Pemohonan, Jawaban, Jawab Menjawab (Replik dan Duplik), Pembuktian (Bukti Tertulis dan Saksi-Saksi) dan Kesimpulan.
  4. Dalam tahap Jawab Menjawab (Replik dan Duplik) sebelum Pembukian) Temohon dapat mengajukan Gugatan Rekonvensi (gugat balik).
  5. Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah atas Permohonan Cerai Talak sebagai berikut:

a. Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama setempat melalui Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah tersebut.

b. Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama setempat melalui Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah tersebut/

c. Pemohonan tidak diterima.Pemohon dapat mengajukan Surat Permohonan baru.

  1. Apabila permohohann dikabulkan dan Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :
    1. Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah menentukan hasil sidang penyaksian IKRAR TALAK;
    2. Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah memanggil Pemohon dan Temohon untuk melaksanakan Ikrar Talak.
    3. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) Bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian Ikrar Talak, Suami atau kuasanya tidak melaksanakan Iknr Talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum Penetapan tersebut dan Perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan atas alasan hukum yang sama.
  2. Setelah IKAR TALAK diucapkan Panitera berkewajiban memberikan AKTA CERAI sebagai surat bukti terjadinya Perceraian kepada kedua belah pihak.

AKTA CERAI

Pembaca yg budiman, Sejak dibuatnya blog ini untuk khalayak ramai sebagai bentuk khazanah hukum guna memberi pengetahuan dasar tentang Perk...