PENDAHULUAN

Temukan pengetahuan mengenai Perkara Cerai disini. Baca & simak sesuai dengan masalah yang anda hadapi.

Jika anda tidak ingin membaca beberapa tulisan saya yang bersifat teoritis terkait dengan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam karena memang anda sedang menjalani atau akan menjalani sidang pemeriksaan perkara anda, maka silahkan anda langsung masuk ke DAFTAR ISI di bawah ini lalu Klik artikel tentang "PROSEDUR PERCERAIAN" sesuai kebutuhan yang saya bagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Artikel : GUGAT CERAI : Bagi anda yang beragama ISLAM Seorang ISTRI yang akan menggugat perceraian dari SUAMI.

2. Artikel : CERAI TALAK : Bagi anda yang beragama ISLAM seorang SUAMI yang akan memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada ISTRI.

3. Artikel : GUGATAN PERCERAIAN : Bagi anda yang beragama NON MUSLIM seorang SUAMI atau seorang ISTRI yang memiliki alasan / alasan-alasan yang cukup untuk melakukan perceraian.

Perlu kita ketahui, bahwa meningkatnya perkara perceraian dewasa ini sungguh membuat miris hati, walau sesungguhnya sulit bagi seseorang memutus suatu ikatan Perkawinan. Belum lagi dampaknya terhadap anak-anak & keluarga dari kedua belah pihak berperkara.

Kemudian, dalam pelaksanaannya banyak para Pencari Keadilan harus berhadapan dengan praktek-praktek menyimpang dari oknum-oknum Birokrasi. Juga acap ditemukan bentuk-bentuk intimidasi, tekanan, & penyalahgunaan wewenang serta penyelewengan Hukum Acara dari yang seharusnya.

Mengingat hal-hal itu & betapa masyarakat masih buta hukum, maka Blog ini dapat memberi alternatif jalan keluar serta menjadi pilihan pembuka wawasan bersama.

Semoga bermanfaat...!
dan Selamat Bersidang.

ASAS UMUM HUKUM PERCERAIAN

Di Indonesia saat ini kita tunduk kepada 1 (satu) hukum positif di bidang Perkawinan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan tersebut sejak Tanggal 02 Januari 1974, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonatie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (S. 1898 No. 158) dan peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-Undang Perkawinan mengatur secara tegas bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara. Dan untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Selanjutnya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah :

  1. PENGADILAN AGAMA bagi mereka yang beragama Islam.
  2. PENGADILAN NEGERI bagi lainnya.

Istilah Perceraian itu sendiri menurut Undang-Undang Perkawinan adalah salah satu saja dari 3 (tiga) sebab putusnya Perkawinan, yaitu sbb :

  1. Kematian
  2. Perceraian ; dan
  3. atas keputusan Pengadilan

Dengan demikian Indonesia telah memiliki satu unifikasi / kodefikasi peraturan dari beberapa peraturan lama yang terserak diberbagai Staatblad produk penjajah dahulu, sehingga lebih menjamin kepastian hukum bagi seluruh Warga Negara yang mencari keadilan ata setiap masalah seputar Perkawinan mereka.

Selanjutnya Undang-Undang Perkawinan memiliki beberapa Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan atas beberapa Pasal yang memerlukan penjabaran lebih lanjut, diantaranya sbb :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan & Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan & Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

dan lain-lain peraturan dibawahnya setingkat Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Surat Edaran yang terkait dengan Peraturan-Peraturan Pemerintah tersebut.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Silahkan tuliskan komentar atau tanggapan di bagian ini. Mohon pergunakan bahasa yang baik, singkat namun mudah dipahami secara umum. Jangan gunakan singkatan2 kata yang tidak populer sehingga akan menghindari kami dari salah interprestasi.

Selanjutnya komentar anda akan kami tanggapi sesegera mungkin.

Salam hormat,
JAMEMAGAM